9:09 am - Friday December 19, 2014

Archive: Sampang Subscribe to Sampang

Anggap Hibah Sapi Simpang Siur

Written by | 18/12/2014 | 0
Ilustrasi
Dewan Ancam Kroscek Realisasi di Masyarakat SAMPANG - Realisasi bantuan hibah sapi 2014 dianggap simpang siur. Pasalnya, saat anggota dewan menanyakan program tersebut tidak ada bantuan hibah sapi. Tiba-tiba saat ini ada lagi bantuan sapi untuk kelompok masyarakat. Sehingga pihaknya akan melakukan kroscek langsung ke lapangan. Hal itu diungkap Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adhima kemarin (17/12). Menurutnya, pihaknya sempat menanyakan ke Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sampang. Diterangkan bahwa tidak ada bantuan hibah sapi di wilayah Jrengik. ”Waktu itu saya nanya ke Plt DKPP Pak Mahfud, saat kepala DKPP naik haji,” sesalnya. Selaku pimpinan DPRD dirinya tidak terima. Sebab nyatanya ada bantuan hibah sapi. ”Jika memang benar ada, kenapa waktu saya bertanya mengatakan

Dewan Dalami Kasus Pembangunan TPS Pasar Srimangunan

Written by | 18/12/2014 | 0
radar1
SAMPANG - Indikasi kejanggalan pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Srimangunan mendapat sorotan dari anggota dewan. Komisi III DPRD Sampang merencanakan akan memanggil pihak terkait soal proses penunjukan CV Burung Nuri yang dipilih sebagai pelaksana. Padahal, CV Burung Nuri ditengarai tersangkut kasus hukum yang tengah ditangani Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Kejanggalan itu mencuat setelah Haryono melaporkan polemik pembangunan TPS tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang (16/12) lalu. Sementara dalam aturan, CV yang tersangkut kasus hukum tidak diperbolehkan ikut dalam tender atau melaksanakan proyek. Namun, CV Burung Nuri malah dipakai untuk membangun 416 kios Pasar Srimangunan yang nilainya sekitar Rp 1,9 miliar. Ketua Komisi III DPRD

PAD dari Sektor Migas Nihil

Written by | 18/12/2014 | 0
radar1
Eksploitasi Belum Sejahterakan Masyarakat SAMPANG – Sebagai daerah penghasil minyak dan gas (migas), Sampang tentu saja mendapat bagian dari participating interest (PI) yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, kenyataannya tidak ada pendapatan asil daerah (PAD) yang masuk dari sektor tersebut sejak 2012 hingga saat ini. Selain tidak adanya PAD yang masuk, sejumlah kalangan menuding jatah PI yang dikelola PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) tidak terbuka. Baik sejak kepemimpinan Noer Tjahja, bahkan hingga kepemimpinan KH A. Fannan Hasib. Salah seorang pengamat migas di Sampang mengatakan, masyarakat Sampang semestinya bisa merasakan pembangunan lebih baik jika hasil pengelolaan migas masuk PAD. Sayangnya, hingga saat ini Sampang hanya mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah

Program BSPS Tidak Jelas

Written by | 18/12/2014 | 0
Ilustrasi
Terkait Kuota dan Pelaksanaannya PAMEKASAN – Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) di Pamekasan hingga kemarin (17/12) belum jelas. Meski Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Pamekasan mengusulkan 600 penerima BSPS pada 2015 mendatang, hingga kini kepastiannya belum ada. Kepala Dinas PU Cikatarung Pamekasan Muharram mengatakan, pihaknya masih menunggu kabar dari pemerintah pusat terkait usulan dinasnya. Terkait jumlah usulan, Muharram mengatakan didasarkan pada data yang dia peroleh dari kecamatan. Namun, belum ada kepastian apakah seluruh usulan akan mendapat bantuan atau tidak. Menurutnya, semua tergantung pada penilaian tim survei dari pemerintah pusat. ”Itu kan kemarin fokus pada Kecamatan Palengaan, itu kalau disetujui. Ini belum final, baru sebatas usulan. Cuma maunya

Satpol PP Kekurangan Penyidik PPNS

Written by | 17/12/2014 | 0
KALI PERTAMA: Kasubdit Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen PUM Bagus Yahya saat keluar dari kantor Satpol PP Sampang didampingi anggota satpol PP, kemarin.
Saat Ditjen PUM Kemendagri Turun ke Madura SAMPANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang serta semua satpol PP di Madura krisis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu diketahui setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendatangi kantor satpol PP di Sampang, kemarin (16/12). Rombongan dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Kemendagri mendatangi kantor Satpol PP Sampang. Lebih dari satu jam lamanya rombongan menggelar pertemuan tertutup. Tidak hanya bertemu dengan pihak Satpol PP Sampang, perwakilan Satpol PP Sumenep dan Pamekasan juga dihadirkan. Kasubdit Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen PUM Bagus Yahya mengatakan, kunjungan yang dilakukan bertujuan membangun keseragaman langkah dalam menegakkan perda. Satpol PP dituntut dapat membangun kesadaran

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bibit Fiktif Dituntut Dua Tahun

Written by | 17/12/2014 | 0
radar1
SAMPANG - Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) bibit fiktif di Dinas Pertanian (Disperta) Sampang semakin terang. Buktinya, kedua tersangka Abd. Wahed dan Abdurrahman dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sampang saat pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya pada Senin (14/12). Keduanya terindikasi terlibat dalam kasus pengadaan bibit ubi kayu dan bentul fiktif. Dari dua pasal dakwaan, terdakwa hanya terbukti satu pasal. Yaitu Pasal 3 UU Tipikor dengan hukuman maksimal dua tahun penjara. Sebelumnya, JPU mendakwa dengan Pasal 2 dan 3 UU tipikor. Mereka diancam dua pasal berbeda dengan ancaman masing-masing minimal empat tahun dan minimal satu tahun penjara. Kepala Kejari Sampang Abdullah melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Wahyu Triantono

YD, Tersangka Pencurian Emas Dikembalikan ke Keluarga

Written by | 17/12/2014 | 0
radar1
SAMPANG – Jika tidak ada perubahan, YD yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian dengan pemberatan (curat), terhitung hari ini, bisa berkumpul lagi dengan kakek dan neneknya. Sebab, Polres Sampang tidak memiliki ruang tahanan khusus bagi anak di bawah umur. Hal itu disampaikan Kasatreskrim AKP Hari Siswo mewakili Kapolres Sampang AKBP Yudho Nugroho Sugianto. Menurut Hari Siswo, kasus curat yang ditangani institusinya tersebut akan jalan terus meski YD dikembalikan kepada keluarganya. ”YD akan dikembalikan ke pihak keluarga melalui kepala desa atau tokoh masyarakat setempat. Rencananya besok sore (hari ini, Red) atau lusa. Kita masih menunggu persetujuan pihak keluarga dan kepala desa. Selama ini YD hanya memiliki kakek dan nenek setelah kedua orang tuanya meninggal,” kata

Manajemen Poltera Ancam Putus Kontrak

Written by | 16/12/2014 | 0
SEPARO: Realisasi pekerjaan proyek poltera masih di bawah 60 persen, Minggu (14/12).
CAMPLONG – Pembangunan gedung perkuliahan tiga lantai Politeknik Negeri Madura (Poltera) di Desa Taddan, Kecamatan Camplong terancam molor. Hingga kemarin (15/12), realisasi pengerjaan fisik gedung senilai Rp 19,45 miliar dari APBN tersebut masih di bawah 60 persen. Direktur Poltera Ansori menyatakan akan melayangkan teguran untuk yang ketiga kalinya jika proyek tersebut diprediksi tidak akan selesai akhir tahun ini. Sebab sebelumnya telah melayangkan dua kali teguran terhadap rekanan pelaksana melalui konsultan pengawas. Hingga saat ini, pengerjaan proyek masih di bawah 60 persen. Pengerjaan gedung mulai molor saat pengerjaan lantai dua. Dirinya mengingatkan tidak akan segan-segan melayangkan surat teguran untuk ketiga kalinya. Bahkan megancam akan memutus kontrak sekaligus blacklist

Dinsos: Kades Potong Jatah Raskin

Written by | 16/12/2014 | 0
radar1
Anggap Sudah Jadi Rahasia Umum SAMPANG – Adanya penyelewengan distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin) di tingkat desa bukan hanya isapan jempol belaka. Buktinya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang mengakui jika laporan yang diberikan pihak desa ke dinsosnakertrans tidak sama dengan realita di lapangan. Kasi Rehabilitasi dan Pelyanan Sosial Dinsosnakertrans Moh. Syamsul Arifin  mengatakan, penyimpangan yang paling mencolok adalah pemotongan jatah raskin yang diterima rumah tangga sasaran (RTS) dengan alasan pemerataan. Pemotongan jatah raskin itu sudah menjadi rahasia umum di Sampang. Hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh instansinya, sebagian besar desa memotong jatah raskin dengan asalan pemerataan. Alasan kepala desa (Kades), jatah

DPR RI Soroti CSR PT Santos

Written by | 16/12/2014 | 0
Slamet Junaidi Anggota DPR RI
SAMPANG – Dalam kunjungannya ke Madura, anggota DPR RI Slamet Junaidi mengungkapkan kecurigaannya tentang dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan PT Santos. Anggota Komisi VI DPR RI tersebut mencurigai dana CSR tak sebanding dengan hasil eksploitasi migas di Blok Oyong yang terdapat di perairan Sampang. Hal itu disampaikan Slamet Junaidi di sela-sela reses di Minggu (14/12) malam. Pria yang biasa disapa Haji Idi itu mengatakan, Komisi VI DPR RI juga berencana akan memanggil pihak PT Santos selaku kontraktor kontrak kerja sama (K3S) yang melakukan eksploitasi minyak dan gas (migas) di Blok Oyong sejak tiga tahun lalu. Slamet Junaidi mengatakan, perlu menyelidiki hasil eksplorasi migas. Sebab selama ini belum terungkap dan bersifat tertutup, sehingga bisa diketahui berapa